NAVIGASI

LOGIN APLIKASI

POLLING
Bagaimana kinerja pemerintahan di Indonesia ?
Sangat baik
Baik
Cukup
Perlu ditinggkatkan
Sangat Kurang
       [ Lihat ]
LINK TERKAIT
Bappenas





BPKP

BPK

KPK

 


FAQ (Frequently Asked Question)
Pertanyaan :
Apakah audit kinerja?

Jawaban :
Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER.009/M.PPN/12/2007 tentang Pedoman Audit Kinerja adalah penilaian secara independen, obyektif dan komprehensif atas suatu entitas atau bagian dari suatu entitas, yang dilaksanakan oleh pihak di luar entitas yang diaudit berdasarkan standar audit kinerja dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang tingkat efisiensi, keekonomisan dan efektifitas entitas atau bagian dari entitas atau bagian dari entitas dimaksud.


Pertanyaan :
Jenis audit kinerja apasajakah yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

Jawaban :
Ada 3 jenis audit kinerja yang dilakukan meliputi :
  1. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan manajemen tugas pokok dan fungsi unit kerja/kelembagaan
  2. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan program/kegiatan oleh unit kerja/kelembagaan, meliputi :
    • Audit terhadap hasil Kajian Issue Strategis
    • Audit terhadap hasil Kajian Prakarsa Strategis
  3. Audit Kinerja terhadap pelaksanaan fungsi kelembagaan lainnya.



Pertanyaan :
Apakah dasar hukum pelaksanaan audit kinerja?

Jawaban :
  1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN
  3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  4. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  5. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  6. Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  7. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER. 001A/M.PPN/05/2006 tentang Pedoman Pengawasan
  8. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER.009/M.PPN/12/2007 tentang Pedoman Audit Kinerja



Pertanyaan :
Peraturan apa saja yang menjadi acuan pelaksanaan audit kinerja oleh Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan?

Jawaban :
  1. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. PER.08/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
  4. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas PER.07/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan
  5. Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian PPN/Bappenas
  6. RPJM
  7. RKP
    Peraturan-peraturan di atas dapat berubah jika ada sesuai dengan perubahan peraturan yang ada di Bappenas.




AGENDA IBKK

April 2014
SMTWTFS
 1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23 24 25  26
 27  28  29  30

ARSIP BERITA

























































STATISTIK USER
Pengunjung:613878
Page Load:31125