LOGIN APLIKASI
Silahkan Login Disini.!
POLLING
| Bagaimana kinerja pemerintahan di Indonesia ? |
LINK TERKAIT
Tentang IBKK
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan atau disingkat IBKK- bersama-sama dengan Inspektorat Bidang Administrasi Umum merupakan bagian dari Inspektorat Utama.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari IBKK secara lebih rinci diatur oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. PER: PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam bagian pada pasal 545 sampai dengan pasal 546.. Baca Selanjutnya »
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan atau disingkat IBKK- bersama-sama dengan Inspektorat Bidang Administrasi Umum merupakan bagian dari Inspektorat Utama.
Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari IBKK secara lebih rinci diatur oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. PER: PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam bagian pada pasal 545 sampai dengan pasal 546.. Baca Selanjutnya »
3 Dec 2010
Seminar Kinerja
Seminar Kinerja dengan tema \"Pentingnya Pengawasan Kinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi\" yang diselenggarakan pada tanggal 30 Nov 2010 dengan mengundang narasumber dari Kemenpan & RB, KemKeu, BPKP dan Pembahas dari Kementerian BUMN, Bappenas.
Dalam acara seminar ini menghasilkan beberapa kesimpulan yakni :
• Faktor kunci keberhasilan RB:
1. National commitment to reform
UU No.17/2007 tentang RPJPN, PerPres No.5/2010 tentang RPJMN, adanya program unggulan nasional, dan... Baca selanjutnya »
Dalam acara seminar ini menghasilkan beberapa kesimpulan yakni :
• Faktor kunci keberhasilan RB:
1. National commitment to reform
UU No.17/2007 tentang RPJPN, PerPres No.5/2010 tentang RPJMN, adanya program unggulan nasional, dan... Baca selanjutnya »
20 Sep 2010
Forum Klarifikasi Kajian
Forum Klarifikasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus-6 September 2010 bertujuan tersusunnya langkah-langkah perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan lainnya dilingkungan obrik/unitkerja pelaksana kajian yang diaudit.
Nama Direktorat yang masuk pada tahap klarifikasi :
Nama Direktorat yang masuk pada tahap klarifikasi :
- Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
- Biro Humas dan TU pimpinan
- Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
- Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
- Staf Ahli Menteri Bidang... Baca selanjutnya »
AGENDA IBKK
| January 2012 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
ARSIP BERITA
STATISTIK USER
 Pengunjung | : | 89964 |
 Page Load | : | 9041 |